Tugas Fungsi Menko Polhukam

Tugas Fungsi Menko Polhukam diatur berdasarkan Perpres No 24/2010 tentang TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.

Tugas Menko Polhukam

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan  Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Fungsi Menko Polhukam

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan  Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.  sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

b.  koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaankebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

c.  pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d.  pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

e.  pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

f.  pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator BidangPolitik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan:

a.  Kementerian Dalam Negeri;

b.  Kementerian Luar Negeri;

c.  Kementerian Pertahanan

d.  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e.  Kementerian Komunikasi dan Informatika;

f.  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

g.  Kejaksaan Agung;

h.  Badan Intelijen Negara;

i.  Tentara Nasional Indonesia;

j.  Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

k.  Instansi lain yang dianggap perlu.

Unduhan

Peraturan Presiden Nomor 24/2010 dapat diunduh melalui laman Unduh